Lembaga Gereja dan Pemkab Sikka Pulangkan Tujuh Korban Dugaan Perdagangan Orang dari Kalimantan

Aparat penegak hukum diminta membongkar sindikat perdagangan orang di NTT yang selama ini penangannya dinilai setengah hati

Floresa.co – Lembaga kemanusiaan Gereja Katolik bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sikka memulangkan tujuh dari puluhan warga korban dugaan perdagangan orang yang dipekerjakan di Kalimantan, namun kemudian ditelantarkan oleh perekrut mereka.

Para pekerja ini menumpang KM Bukit Siguntang dan tiba di Pelabuhan Lorens Say Maumere pada 26 April, lalu disambut Dinas Sosial Kabupaten Sikka.

Mereka berhasil dipulangkan setelah dijemput oleh Tim Penjangkau dari Tim Relawan untuk Kemanusiaan – Flores [RUK-F], demikian kata Suster Fransiska Imakulata, SSpS, biarawati Katolik ketua lembaga tersebut, pada 1 Mei.

Ia berkata, ketujuh korban merupakan bagian dari 72 warga Sikka yang diduga direkrut secara ilegal pada Maret.

Kondisi mereka yang telantar dan kelaparan, kata dia, diketahui pertama kali oleh timnya pada 3 April usai satu pekerja Yodimus Moan Kaka atau Jodi, 40 tahun, meninggal.

Warga asal Desa Hoder, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka itu meninggal pada 28 Maret di atas sebuah mobil yang hendak membawanya ke rumah sakit. Ia dikuburkan di Kalimantan sehari setelahnya karena tidak ada biaya pemulangan jenazah.

Selain bersama JPIC SVD Ende, Puslit Chandraditya dan Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Maumere mendampingi Maria Herlina Mbani, istri Jodi, dalam melakukan upaya hukum, lembaganya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sikka untuk mencari tahu keberadaan para korban di Kalimantan.

Ketujuh pekerja itu, kata dia, adalah warga yang bekerja bersama Jodi.

TRUK-F, kata dia, lalu berkoordinasi dengan lembaga jaringan di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur dan memutuskan mengirim dua anggota Tim Penjangkauan – Falentinus Pogon dan Pater Kamilus Demo Bagang, SVD – yang  tiba di Kutai Barat pada 12 April. 

“Kami berkoordinasi dengan pihak Keuskupan Agung Samarinda, JPIC SVD Provinsi Jawa serta Pastor Paroki Lambi, Pastor Vinsensius, MSF, dan Bapak Elias Sengsara,” katanya.

Elias merupakan Diakon Awam di Kutai Barat yang berasal dari Sikka. 

“Perjalanan kemudian dilanjutkan ke lokasi keberadaan korban yang jaraknya 80 kilometer,” kata Fransiska.

Ia berkata, pada 14 April setelah bertemu secara langsung dengan para korban, tim membawa 6 korban itu, berinisial PA, YRD, HKB, HYY, HH dan ANL, keluar dari lokasi kerja menuju Stasi Santa Elisabeth Belusu, salah satu stasi di Paroki Lambi.

Pada 22 April, kata Fransiska, tim menjemput anak Jodi, FMK, di Desa Lombe, Kecamatan Kembang Jambut, Kabupaten Kutai Kertanegara. 

“Setelah menjemput FMK, pada 24 April tim dan ketujuh korban berangkat dari Pelabuhan Balikpapan menuju Pelabuhan Lorens Say Maumere,” katanya.

Suster Fransiska Imakulata, SSpS sementara memberikan keterangan terkait pemulangan ke tujuh korban dugaan TPPO Kabupaten Sikka (Florespedia)

“Seluruh biaya dalam proses penjangkauan dan penjemputan ditanggung oleh JPIC SVD Ende, TRUK-F dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka serta umat dari Stasi Santa Elisabeth Belusu,” tambahnya.

Para pekerja ini berangkat dari Maumere pada 12 Maret, diduga direkrut oleh Yuvinus Solo atau Joker, seorang politisi Partai Demokrat yang terpilih pada Pilkada 14 Februari sebagai anggota DPRD Sikka.

Joker telah membantah keterlibatannya usai diperiksa Polres Sikka pada 9 April, meski dikiritisi TRUK-F yang mengklaim telah mengantongi bukti.

Fransiska berkata pihaknya berusaha memastikan pemenuhan hak-hak korban, termasuk tujuh yang sudah dipulangkan, dengan terus berkoordinasi bersama penegak hukum dan Pemkab Sikka.

Ia juga berharap penegak hukum sungguh-sungguh membongkar sindikat perdagangan orang dan kejahatan perdagangan orang di NTT.

“Selama ini terkesan tidak tuntas dalam penegakan hukumnya,” katanya.

“Kami akan mengadvokasi kasus ini untuk memastikan dituntaskan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2027 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang.”

Ketujuh korban kata dia, kini didampingi tiga kuasa hukum dari jaringan. Selain dirinya adalah Falentinus Pogon dan Elisabet Bestiana.

Fransiska juga berharap lembaga-lembaga negara, jaringan LSM lokal nasional serta media massa ikut mendukung penuntasan kasus ini. 

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Rudolfus Ali berkata pemerintah berterima kasih banyak terutama kepada TRUK-F dan jaringan “yang begitu cepat mengambil langkah.”

Ia berkata, setelah mendapat informasi pasti tentang para pekerja ini, pihaknya juga bergerak untuk mencari solusi cepat.

Rudolfus berkata langkah pertama yang diambil saat itu adalah menjalankan perintah Penjabat Bupati Sikka, Adrianus Firminus Parera untuk menjemput para korban.

“Informasi pertama 72 orang dijemput. Kita coba dengan mempercepat pengembalian mereka, tetapi situasi waktu itu pas dengan Lebaran sehingga kita mengalami kesulitan. Beberapa kali kita mencoba mencari penerbangan, namun ful,” katanya.

Ia berkata, para korban sendiri yang “meminta untuk segera pulang ke Maumere.” 

Baik TRUK-F maupun Pemkab Sikka tidak menjelaskan langkah yang diambil untuk korban lainnya yang masih bertahan di Kalimantan.

Editor: Ryan Dagur

spot_imgspot_img

Terima kasih telah membaca artikel kami. Jika tertarik untuk mendukung kerja-kerja jurnalisme kami, kamu bisa memberi kami kontribusi, dengan klik di sini.

Baca Juga Artikel Lainnya

Praktik Berulang Percaloan Tes Bintara di NTT, Kapolsek di Alor Hadapi Proses Hukum ‘Kasus Penipuan’

Orang tua calon siswa bintara dimintai uang dengan iming-iming diluluskan dalam proses seleksi

Pendidik sebagai Teladan Menghidupi Kultur Literasi di Sekolah

Literasi seharusnya menjadi salah satu standar yang melekat pada diri para pendidik karena profesi ini memerlukan kerja kognisi di level maksimal

Swadaya Bangun Sumur, Warga di Lamba Leda, Manggarai Timur Cari Jalan Sendiri Atasi Kesulitan Akses Air Bersih

Selama ini warga harus melewati tebing yang terjal untuk bisa menimba air

Dari Rotok Hingga Nabit, Retribusi Pemanfaatan Tanah oleh PT PLN Tak Bisa Ditagih; Apa Pemicunya?

Pemkab Manggarai kehilangan potensi pendapatan lebih dari empat miliar yang seharusnya bisa masuk ke khas daerah