Jakarta, Floresa.co – Sejumlah aktivis dan beberapa mahasiswa PGRI Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tergabung dalam Forum Penyelamat Mahasiswa (FPM) PGRI NTT menggelar aksi depan istana Presiden di Jakarta pada Senin lalu (30/11/2015).
Mereka menuntut Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) untuk menuntaskan kasus dualisme kepemimpinan di Universitas PGRI NTT, yang berujung pada pembekuan kampus tersebut.
Hal itu telah memaksa ribuan mahasiswa putus kuliah. Selain itu, ada yang terpaksa pindah ke universitas lain.
Aksi itu dilakukan setelah tuntutan yang dilayangkan kepada pihak universitas untuk mengembalikan hak-hak mahasiswa pasca pembekuan sampai saat ini belum terakomodasi.
Dalam pernyataan sikap forum itu yang diterima Floresa.co, Wilfrid Ebit dari Garda NTT, yang ikut dalam aksi mengatakan, pemerintah tidak boleh apatis dengan persoalan ini.
“Kami meminta agar Gubernur dan DPRD provinsi menjadi mediator serta mengambil sikap tegas dengan tunduk kepada Surat Keputusan (SK) Kemenristek Dikti mengenai pimpinan yayasan dan rektorat yang sah,” tegasnya.
“Jangan sampai generasi muda NTT menjadi generasi yang tidak siap menghadapi masa depan pembangunan di NTT hanya karena konflik kepentingan generasi tua di NTT”, lanjut Ebit.
Sementara itu, Ovan Wangkut, salah satu aktivis mahasiswa asal NTT mengatakan, Kemenristek Dikti harus segera turun tangan menyelesaikan kasus ini.
“Jika pemerintah tidak responsif, sama saja pemerintah sedang mengabaikan nasib ribuan generasi penerus NTT”, katanya.
Gian Fransiskus, salah satu peserta aksi mengatakan kepada Floresa.co, pihak universitas berkewajiban mengembalikan hak-hak mahasiswa yang berposisi sebagai korban.
“Mahasiswa murni sebagai korban. Oleh karena itu, universitas sepenuhnya bertanggung jawab atas nasib yang dialami oleh seluruh Mahasiswa”, tutup Gian. (Ario Jempau/ARJ/Floresa)
