Upaya tersebut dapat dijabarkan antara lain: pertama, memasukan aspek sosial, khususnya kemiskinan perkotaan sebagai salah satu dasar penataan ruang kota. Tindak lanjutnya bisa dengan pencarian data yang merangkum di mana dan bagaimana model kemiskinan kota. Data diperoleh melalui sumber sekunder misalnya instansi pemerintah yang menangani langsung masalah kemiskinan maupun data primer (terjun langsung ke lapangan). Hal ini dapat membantu para perencana kota merumuskan rencana tata ruang kota dan mensiasati dampak rencana tersebut terhadap kaum miskin kota di masa datang.
Selanjutnya, hasil pengumpulan data tersebut dikonversi kedalam klasifikasi kawasan perkotaan diikuti kebijakan yang relevan dengan tekstur kawasan. Kawasan pesisir misalnya mengedepankan kebijakan mitigasi dan kelentingan terhadap bencana kenaikan permukaan air laut. Kawasan pinggiran kota (peri-urban) dengan aksesibilitas yang efektif dan efisien, penyediaan fasilitas pokok yang memadai. Sedangkan kawasan inti kota diterjemahkan melalui penyediaan permukiman layak huni dan akses terhadap kebutuhan dasar.
Upaya pengentasan kemiskinan melalui penataan ruang kota memang bukanlah perkara mudah. Bantuan dana, perbaikan rumah atau kampung memang penting. Tetapi, lebih penting dari itu ialah penataan ruang kota secara lintas sektoral, komprehensif dan mengakomodasi segala aspek, terutama kemiskinan perkotaan. Sebab, kota yang baik tercermin pada keleluasaan penduduk mengakses fasilitas pelayanan dasar kota secara adil dan efisien.
Penulis adalah alumni Teknik Planologi Universitas Trisakti, Jakarta