Perjuangkan Keberlanjutan Media Siber, AMSI Dorong Penerbitan Segera Regulasi ‘Publisher Rights’

Regulasi publisher rights atau hak cipta jurnalistik akan mengatur pertanggungjawaban platform digital seperti Google dan Facebook untuk memberikan nilai ekonomi atas berita dari pers lokal dan nasional. 

Floresa.co – Asosiasi Media Siber Indonesia [AMSI] mendorong pemerintah segera menerbitkan regulasi terkait publisher rights atau hak cipta jurnalistik yang menjamin pemenuhan hak media siber sebagai pemilik konten yang disebarluaskan di berbagai platform digital.

Dalam pertemuan dengan Dewan Pers pada Selasa, 11 Juli 2023, Wenseslaus Manggut, Ketua Umum AMSI mengatakan, regulasi itu perlu segera diterbitkan agar tidak menimbulkan persepsi bahwa pemerintah seolah-olah lebih berpihak pada platform digital dibandingkan keberlangsungan media siber yang jumlahnya mencapai lebih dari 45 ribu.

Wens – sapaanya –  mengatakan pertemuan itu untuk meminta informasi terkait perkembangan penyusunan regulasi itu, yang rencananya akan diterbitkan dalam bentuk peraturan presiden.

“Kenapa kami minta update-nya karena perkembangan cepat sekali. Jangan sampai regulasi [itu] begitu [nanti] presiden teken, bisa jadi tidak relevan lagi dengan industri media yang berkembang demikian cepat,” katanya.

Rencana penerbitan regulasi tersebut sempat dibahas oleh Presiden Joko Widodo saat perayaan Hari Pers Nasional Februari 2023 di Medan. Kala itu ia meminta kementerian terkait, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika menuntaskan klausul-klausul di dalamnya.

Wens mengatakan, regulasi itu juga akan membantu upaya kontrol terhadap konten media menjelang Pemilu 2024, agar menghindari informasi hoaks dan disinformasi.

Ia khawatir bahwa media akan lebih banyak memproduksi konten-konten yang berpotensi viral dan click bait demi mengejar traffic atau jumlah pembaca.

Padahal, menurut Wens, konten-konten yang viral atau click bait itu belum tentu merupakan informasi yang sejalan dengan kepentingan publik.

“Publisher rights ini meredefinisi serta mengajak industri media agar menghasilkan konten-konten jurnalisme berkualitas untuk kepentingan publik,” katanya.

Agung Dharmajaya, Wakil Ketua Dewan Pers, menyambut baik inisiatif AMSI untuk mengawal perkembangan pembahasan regulasi ini.

Ia menjelaskan, ada 17 pasal yang hingga kini menjadi persoalan dengan 3 poin utama, yakni business to business, data, dan algoritma.

Draft regulasi tersebut, kata dia, sudah berada di tangan pemerintah.

“Pemerintah sudah dalam tahap pembahasan dengan kementerian terkait [seperti] Kemenkopolhukam, Kemenkominfo dan Kemenkumham,” katanya.

“Kami berterima kasih kepada AMSI yang terus mengingatkan kami di tengah padatnya kegiatan,” katanya.

Ia juga menyambut baik gagasan AMSI untuk duduk bersama antara platform, publisher dan pemerintah.

“Dewan Pers akan meneruskan gagasan ini ke Presiden Jokowi,” kata Agung.

Regulasi ini akan mengatur pertanggungjawaban platform digital seperti Google dan Facebook untuk memberikan nilai ekonomi atas berita dari pers lokal dan nasional.

Peraturan serupa telah diadopsi oleh sejumlah negara.

Pada 2021 Australia mengesahkan News Media Bargaining Code, yakni undang-undang yang mengatur bahwa perusahaan media massa dapat bernegosiasi dengan platform digital soal harga kontennya yang dimuat pada platform digital.

Korea Selatan juga merilis Telecommunication Business Act yang bertujuan untuk mengatasi dominasi platform digital di pasar mereka.

Terima kasih telah membaca artikel kami. Jika tertarik untuk mendukung kerja-kerja jurnalisme kami, kamu bisa memberi kami kontribusi, dengan klik di bawah ini.

Baca Juga Artikel Lainnya

Virus ASF Kembali Serang Babi di Manggarai Barat, Warga yang Rugi Hingga Ratusan Juta Berharap Pemerintah Tak Sekadar Beri Imbauan

Selama beberapa tahun terakhir, virus ini terus muncul dan tidak ada upaya penanganan yang signifikan 

Polisi Sudah Tangkap Frater Tersangka Kasus Pelecehan Seksual, Sedang Dibawa ke Ngada, Flores

Floresa.co - Polisi mengonfirmasi sudah menangkap frater tersangka kasus pelecehan seksual di seminari di Flores yang sebelumnya jadi buronan. Frater Engelbertus Lowa Soda, kata Iptu Sukandar, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Ngada ditangkap pada 29 Februari...

Pemerintah Manggarai Barat Salurkan Bantuan untuk Cegah Stunting dan Dukung Tumbuh Kembang Anak

Kabupaten itu mencatat tren penurunan angka stunting pada tiga tahun terakhir

Mereka Hanya Bicara Dampak Perubahan Iklim, Bukan Dampak Proyek Geotermal Poco Leok; Bantahan Warga terhadap Klaim PT PLN Telah Sosialisasi FPIC

PT PLN melakukan sosialisasi pada 27 Februari di Kampung Lengkong, bagian dari rangkaian upaya mengegolkan proyek geotermal perluasan PLTP Ulumbu, salah satu dari Proyek Strategis Nasional di Flores