Lantik 9 Penjabat Gubernur, Termasuk NTT, Mendagri Berpesan Jalankan Pemerintahan, Jaga Netralitas dalam Tahun Politik

Menyinggung khusus tentang NTT, Mendagri menyebutnya sebagai “daerah yang sangat penting dengan berbagai macam sumber daya yang luar biasa, di antaranya Labuan Bajo dan lain-lain.”

Floresa.co – Menteri Dalam Negeri [Mendagri] Tito Karnavian melantik sembilan penjabat gubernur baru di Indonesia, termasuk untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur [NTT].

Tito mengatakan provinsi-provinsi yang mendapat penjabat gubernur itu, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Teggara, NTT, Kalimantan Barat, dan Papua masing-masing “sangat penting dan strategis.”

Menyinggung khusus tentang NTT yang akan dipimpin Penjabat Gubernur Ayodhia Kalake, Tito menyebutnya sebagai “daerah yang sangat penting dengan berbagai macam sumber daya yang luar biasa, di antaranya Labuan Bajo dan lain-lain.”

Tito mengatakan proses pelantikan ini merupakan ujung dari proses panjang pemilihan penjabat gubernur yang menurutnya dilakukan secara transparan melalui mekanisme Tim Penilai Akhir [TPA].

Proses penjaringan, jelasnya, dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan mengirimkan surat kepada kementerian dan lembaga serta kepada seluruh daerah.

Kriteria utama calon penjabat, kata Tito, adalah pejabat pimpinan tinggi madya atau  eselon I struktural. Di level provinsi jabatan ini setingkat Sekretaris Daerah, sementara di kementerian/lembaga setingkat Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal dan Deputi.

Proses pra TPA dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan sejumlah kementerian/lembaga, terutama lembaga yang berkaitan dengan hukum, seperti PPATK, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, termasuk juga institusi intelijen negara.

Hasil dari proses pra TPA ini mengerucut menjadi tiga nama yang kemudian diserahkan kepada sidang TPA. Sidang dipimpin oleh presiden, dihadiri oleh wakil presiden, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kepada para penjabat terpilih dan sudah dilantik, Tito berpesan agar “meminta masukan kepada pejabat yang lama.”

“Hal yang positif dari pejabat yang lama tolong diteruskan. Kalau ada yang kurang-kurang, lakukan koreksi dan terus membangun hubungan dengan pejabat yang lama,” ujarnya.

Ia juga berpesan untuk memanfaatkan kepercayaan yang diberikan negara ini terutama dari presiden untuk menjalankan pemerintahan di daerah hingga kepala daerah definitif terpilih pada pemilihan serentak November 2024.

Tito juga berpesan untuk menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara, mengingat setahun ke depan merupakan tahun politik.

“Saya minta untuk di tahun politik ini mengambil posisi netral, tidak pada posisi politik praktis, tetapi politik negara untuk membangun daerah masing-masing,” ujarnya.

Ayodhia Kalake Tak Direkomendasikan DPRD NTT

Terpilihnya  Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake direspons secara beragam.  Ada yang mengkritik terpilihnya Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi [Kemenko Marives] yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan itu karena bukan merupakan nama yang direkomendasikan DPRD NTT.

Gabriel Goa, Ketua Dewan Pembina Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian [Padma] sekaligus Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia menyebut terpilihnya Ayodhia merupakan pelecehan terhadap DPRD NTT.

“Di sini memperlihatkan secara jelas dan transparan bahwa usulan DPRD NTT masuk tong sampah. Mengapa negara ini mengabaikan aspirasi rakyat NTT yang diwakili DPRD NTT? Mengapa negara kangkangi aspirasi rakyat NTT?” ujar Gabriel dalam keterangan tertulis kepada Floresa.

Gabriel juga mengkritisi beberapa pimpinan DPRD NTT yang menurutnya “pasrah tanpa perlawanan” terhadap keputusan presiden ini.

Sikap tersebut, menurut Gabriel, “memperlihatkan DPRD NTT macan ompong.”

Sementara itu, Yohanes Jimmy Nami, pengajar ilmu politik di Universitas Nusa Cendana Kupang mengatakan penunjukkan Ayodhia Kalake memang menunjukkan dominasi pemerintah pusat.

Tetapi, hal tersebut menurut Jimmy wajar saja “mengingat posisi pemerintah provinsi secara regulasi memang wakil pemerintah pusat di daerah.”

“Adapun rekomendasi DPRD hanya menjadi pertimbangan saja dan yang memutuskan ranahnya tetap berada di tangan presiden,” ujar Jimmy.

Menurutnya, dari sisi kapasitas, Ayodhia mumpuni mengingat posisi sebelumnya sebagai Sekretaris Kemenkomarves yang tentu memiliki banyak pengetahuan tentang masalah-masalah yang ada di daerah dan alternatif solusinya.

“Kita harapkan ia bisa menciptakan engagement yang baik dengan aparatur dan stakeholder yang ada di NTT, juga bisa membuka link yang memadai bagi kerja-kerja kolaborasi antardaerah dalam provinsi maupun provinsi dengan pusat,” ujarnya.

Senada dengan yang disampaikan Mendagri, Jimmy juga berharap penjabat gubernur ini menjaga netralitas dalam politik untuk memastikan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 dapat berjalan baik dan aman.

Tugas Berat Ayodhia Kalake

Ayodhia Kalake diwarisisi oleh Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef Nae Soi dengan tetap sebagai provinsi termiskin ke-3 di Indonesia.

Kondisi ini menjadi salah satu pemicu migrasi tenaga kerja asal NTT ke berbagai daerah dan luar negeri, bahkan banyak diantaranya yang tidak mengantongi dokumen legal dan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang [TPPO].

Karena itu, menurut Gabriel Sola, setidaknya ada beberapa tugas berat Ayodhia ke depan.

Salah satunya, menurut Gabriel adalah melakukan pencegahan dan penanganan NTT sebagai daerah darurat perdagangan manusia (human trafficking) melalui revitalisasi Peraturan Gubernur tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO mengacu pada Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.

Untuk mencegah migrasi ilegal warga NTT, Ayodhia, kata dia, juga harus  membangun Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia dan LayananTerpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia.

Usulan lain adalah melakukan kerja sama dengan KPK, BPK  dan BPKP RI untuk melakukan audit investigatif terhadap Bank NTT, BUMD Pemprov NTT dan proyek-proyek mangkrak di NTT.

Gabriel juga mengharapkan ia melibatkan lembaga-lembaga pendidikan vokasi profesional di NTT seperti Sekolah Hotel Sumba untuk mempersiapkan SDM NTT yang unggul di level nasional dan internasional dan berjejaring dengan semua misionaris asal NTT yang tersebar di seluruh dunia.

Terima kasih telah membaca artikel kami. Jika tertarik untuk mendukung kerja-kerja jurnalisme kami, kamu bisa memberi kami kontribusi, dengan klik di sini. Gabung juga di grup WhatsApp pembaca kami dengan klik di sini.

TERKINI

BANYAK DIBACA

BACA JUGA