Baginya, tempat-tempat tersebut menjadi locus pertukaran gagasan atau ide dari setiap orang yang ada tentang isu-isu tertentu, tanpa memandang latar belakang dan status sosialnya.
Gagasan-gagasan tersebut pada akhirnya bermuara pada sebuah konsensus yang mengkristal dalam bentuk opini publik (Habermas, 1989: 2-4).
Ruang publik menjadi medium konfrontasi politik masyarakat (Habermas, 1989: 27).
Kebebasan dalam berpendapat dan ketiadaan sensor menjadi modal bagi lahirnya sebuah masyarakat yang demokratis, masyakarat yang partisipatif.
Isu mengenai privatisasi Pantai Pede menjadi perhatian bersama (common concern) seluruh masyarakat Manggarai.
Hal ini tentu sangat beralasan karena Pantai Pede tidak lagi dipandang sebagai public place semata melainkan sebagai public sphere dan lebih jauh sebagai tanda atau simbol.
Pantai Pede menjadi tanda penghormatan akan hak-hak politis masyarakat Manggarai Barat. Sama seperti hak-hak lainnya, maka sudah sewajarnya semua pihak menghargai hak-hak politik masyarakat yang disimbolkan oleh Pantai Pede.
Bahwa pengelolaan Pantai Pede juga harus tetap mengedapankan dan mengejar tercapainya bonum commune tidak melulu mengatasnamakan logika untung rugi dan menghilangkan esensi pembangunan itu sendiri, pembangunan sumber daya manusia bukan sekadar pembangunan fisik.
Akhirnya, penggalan tulisan Dr.Haryatmoko (2003: 162) berikut ini bisa menjadi bahan permenungan bersama kita sebagai masyarakat Manggarai yang peduli akan eksistensi Pantai Pede.
“Ruang publik adalah sarana penyingkapan identitas manusia. Mengenali identitas seseorang berarti mengetahui posisinya dalam jaringan hubungan manusia. Penyingkapan berarti kehidupan manusia yang memaparkan sejarahnya. Dengan demikian, ruang publik menjadi sumber makna bagi aksi politik. Semua hasil karya dan sejarah bisa diabadikan”
Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia
