Pada tahun 2003 itu, tulis dia, diceritakan juga sejarah awal tanah Pede itu yang ada kaitan dengan Departemen Pariwisata (Pusat) yang menterinya waktu itu Joov Ave. Juga diceritakan hubungan tanah Pede itu dengan Hotel New Bajo Beach yang pada waktu juga sedang dipersoalkan dalam internal keluarga pemiliknya.
“Penjelasan seperti di atas berkali-kali dilakukan Pemprov NTT selama saya di DPRD NTT sampai dengan tahun 2009. Artinya, dokumen-dokumen kepemikan tanah Pede itu sampai dengan tahun 2009 belum jelas. Ini faktor yang menyebabkan Pemprov enggan menyerahkannya ke Pemkab Mabar,”tulisnya.
“Namun, saya kaget membaca berita di media sosial akhir-akhir ini bahwa tanah Pede sekarang sudah lengkap dokumennya, bahkan sudah memiliki sertifikat tanah. Kah? Kalau begitu, tidak ada halangan lagi untuk menghibahkannya ke Pemkab Mabar sesuai dengan tuntutan UU No 8/2003,”sambungnya.
Di akhir tulisannya, Yohanes mengatakan apa ia sampaikan ini adalah sebuah kesaksian sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosoal atas penolakan sebagian besar masyarakat Mabar dan Gereja Katolik Keuskupan Ruteng yang menolak privatisasi Pantai Pede oleh Pemprov NTT. (Ferdinand Ambo/PTD/Floresa)
