Kewajiban rakyat dalam berdemokrasi tidak hanya berhenti di TPS, melainkan mengawasi bersama-sama jalannya pemerintahan.
Selama ini, tugas mengawasi kinerja pemerintah ini, memang diembankan oleh DPR atau DPRD. Namun, melihat track record wakil rakyat yang kurang mewakili rakyat, maka rakyat sendiri juga bisa terlibat langsung memonitoring pemimpinnya.
Selain wakil rakyat, peran media massa baik cetak maupun elektronik juga sangat diperlukan untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah.
Kampus-kampus di daerah yang merupakan rumah para intelektual muda hendaknya juga menjadi basis untuk mempelajari serta mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, serta bahu membahu mengejar ketertinggalan melalui pengabdian sosial dan penelitian.
Berpartisipasinya rakyat dalam setiap rencana pembangunan daerah bersama pemerintah menjadi mungkin melalui perkembangan teknologi komunikasi yang kini menjangkau daerah-daerah.
Untuk tidak meremehkan kemelekan teknologi pada tingkat akar rumput, data online statistik daerah 2014 mengabarkan bahwa 68, 86 % rumah tangga di NTT memakai HP. Itu berarti lebih dari separuh rakyat NTT sadar akan pentingnya sarana komunikasi.
Di lain pihak, salah satu indikator bahwa seorang pemimpin itu jujur dan melayani rakyat ialah ia sedapat mungkin berusaha transparan dalam membuat kebijakan.
Ia melibatkan semua rakyat dalam rencana pembuatan anggaran dan arah kebijakan pembangunan daerahnya, seperti yang dilakukan gubernur DKI Jakarta.
