Lalu, pertanyaannya, akankah hal seperti ini dibiarkan? Karenanya, kita berharap agar pemimpin terpilih tidak boleh dengan serta merta menganggap bahwa segala persoalan demokrasi lokal itu sudah “beres” atau selesai.
Secara yuridis, barangkali pemimpin tersebut boleh mengklaim bahwa persoalan pilkada telah selesai. Tetapi secara sosial, dia perlu mengetahui bahwa “puing-puing” keretakan demokrasi masih perlu diperbaiki lagi.
Tugas pertama yang mesti dilakukannya adalah merangkul semua orang (rakyat) agar meninggalkan cara berpikir dikotomis lalu bersama-sama mencurahkan tenaga bagi kemajuan daerah.
Pemimpin mesti membuka mata bahwa basis legitimasi belumlah menjadi jaminan dan otomatisme bahwa segala persoalan akibat pilkada telah “tutup buku”.
Tantangan baginya adalah bukan hanya menyejahterakan rakyat, tetapi juga mereparasi lagi berbagai kerusakan sosial. Dia mesti mencari cara mengobati luka-luka sosial, mempersatukan lagi kelompok-kelompok yang mengalami perpecahan karena perbedaan pilihan politik, merekonsiliasi keretakan relasi, mengembalikan ke jalan benar cara dan praksis politik barbarian. Ini semua harus segera diatas karena berpotensi melahirkan problem berkepanjangan.
