Kalau tidak, maka diyakini bahwa itu akan menjadi cikal-bakal bagi adanya distorsi yang lebih ekstrem dan tentu saja akan menjadi preseden buruk bagi pemimpin sekaligus ancaman bagi kestabilan daerah.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemimpin terpilih harus menyiapkan sejumlah strategi solutif-efektif agar bisa menata lagi berbagai distorsi ruang sosial itu.
Pemimpin terpilih mesti merevitalisasi dan memperbaiki lagi benang sosial yang kusut dan putus karena terperangkap dalam cara berpikir kubu-kubuan.
Dia harus mampu “mengambil” hati rakyat dan memastikan bahwa rakyat akan bisa menjalani kehidupan mereka tanpa adanya diskriminasi.
Civil Society
Apakah pemimpin terpilih bisa menciptakan dan mengoptimalkan civil society?
Pertanyaan ini barangkali agak naif. Pasalnya civil society telah didengungkan sejak dulu dan seharusnya menjadi bagian integral dari demokrasi lokal kita. Namun demikian, civil society dalam kenyataannya belumlah menjadi nafas dan pilar demokrasi kita.
Masyarakat seringkali menjadi ”orang asing” yang tidak tahu dan brangkali juga tidak mau tahu dengan segala kebijakan pemerintah. Masyarakat merasa bahwa pembangunan daerah bukan merupakan domainnya.
Karena itu, pemerintah daerah diberi otoritas tunggal untuk mengarahkan daerah, kemana saja dia mau.
Di satu sisi, hal seperti ini sebenarnya bisa dibenarkan. Alasannya, rakyat telah memberi kepercayaan kepada sang pemimpin untuk melakukan apa saja berkaitan dengan pembangunan daerah.
