Dia telah dipercayai dan biarkan dia bekerja untuk rakyat tanpa ada intervensi dari rakyat. Tetapi di sisi lain, hal seperti ini tentu saja menyebabkan kepala daerah merasa sebagai raja kecil yang bisa berbuat apa saja, tanpa ada yang mengontrolnya. Justru inilah yang tidak boleh dibiarkan terjadi.
Sampai di sinilah kita berharap agar pemimpin terpilih mampu mengkondisikan rakyatnya agar mampu tampil sebagai civil society.
Yang dimaksudkan di sini adalah masyarakat sipil yang didasari oleh kesetaraan dan daya kritis dan mampu untuk mempengaruhi kebijakan publik (Kohen&Arato:1992).
Itu berarti, masyarakat tidak hanya menjadi pribadi pasif, tetapi memperlihatkan kedaulatan dengan selalu aktif dalam “mencermati” kebijakan pemerintah daerah ataupun berbagai dinamika politik yang berkembang di tengah masyarakat. Di sini, masyarakat menjadi subjek yang menentukan bobot demokrasi dan benar-benar menjadikan politik sebagai sarana artikulasi kehendak mereka.
Hanya dengan itu pula, pembangunan lokal (daerah) menjadi participatory development, bukannya pembangunan yang meredusir rakyat menjadi sekadar “penonton pembangunan” (Regus, 2015). Jadi, rakyat diberi ruang untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Tentu saja terminologi partisipasi di sini tidak hanya dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekokomi. Maksudnya adalah pemimpin terpilih mesti menciptakan kedaulatan. Hal inilah yang oleh Soekarno dinamakan sebagai “demokrasi ekonomi” (Ismalina: 2013).
Rakyat tidak hanya diberi ruang, tetapi juga dihargai sebagai subjek esensial dalam pembangunana.
Advocatus Diaboli
Tantangan lain bagi pemimpin terpilih adalah menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan rakyat untuk tampil sebagai publik kritis. Pemimpin terpilih memiliki kewajiban untuk menjadikan rakyatnya bukan hanya “menyetujui” saja kebijakan sosial, tetapi harus mampu menjadi “advocatus diaboli”. yaitu kekuatan yang berperan sebagai “setan” yang menyelamatkan daerah dengan “mengganggu” setiap kebijakan pemerintah daerah tersebut.
