Good governance sebagai bagian fundamental dalam proses menegakkan demokrasi meniscayakan keberadaan rakyat sebagai elemen utama. Sistem good governance menuntut adanya partisipasi rakyat. Dalam konteks pasca Pilkada, manifestasi partisipasi tersebut adalah mengawal serta mengkritisi kebijakan-kebijakan atau program pembangunan yang dijalankan kandidat terpilih.
Apakah kebijakan-kebijakan itu berdampak signifikan pada perubahan kondisi hidup rakyat atau tidak; apakah kebijakan-kebijakan tersebut lebih dominan mengarah pada kepentingan kelompok-kelompok tertentu atau tidak.
Masyarakat mempunyai hak dan wewenang untuk berpartisipasi aktif mengkritisi jalannya roda pembangunan serta menuntut terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.
Jika kemudian masyarakat pasif, maka yang bakal muncul adalah masa depan suram. Upaya menegakkan tata kelola pembangunan ke arah bentuk pemerintahan yang baik (good governance) menjadi stagnan.
Bila apatisme menguat, maka potensi distorsi penyelenggaraan pemerintahan kian besar. Korupsi anggaran pembangunan, nepotisme, kebijakan yang hanya berpihak pada kepentingan kelompok tertentu adalah sederet persoalan yang siap menanti.
