Floresa.co – Warga di Kabupaten Manggarai Barat meminta penegak hukum memeriksa balai lelang karena memenangkan perusahaan yang punya rekam jejak buruk dan kini meninggalkan proyek infrastruktur dalam kondisi mangkrak.
Proyek-proyek yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Negara [APBN] itu umumnya dikerjakan oleh perusahaan dari luar Provinsi Nusa Tenggara Timur [NTT].
Yos Nggarang, aktivis sosial asal Kampung Waning, Desa Waning, Kecamatan Ndoso berkata, mangkraknya sejumlah proyek itu menjadi kesempatan untuk mengevaluasi dan memeriksa Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi [BP2JK] atau Balai Lelang “karena problemnya ada di situ.”
Balai Lelang, kata dia, kemungkinan tidak mengecek rekam jejak perusahaan sebelum menentukan pemenang tender.
Kasus ini, katanya, menjadi pelajaran untuk Balai Lelang agar tidak memenangkan perusahaan yang tidak jelas.
“Jangan standarnya karena penawaran lelangnya rendah. Yang rendah ini tidak berkualitas dan tidak punya kemampuan bekerja. Itu yang terjadi,” ungkapnya.
Yos sebelumnya mengkritisi pengerjaan proyek peningkatan jalan di jalur Momol-Waning-Wae Ncuring oleh PT Bragas Cipta Construksi, perusahaan berbasis di Makassar, Sulawesi Selatan yang terindikasi punya rekam jejak buruk.
Proyek jalan dengan dana Rp23.206.658.000 itu bersumber dari APBN Rupiah Murni yang mulai dikerjakan pada September 2023 dengan jangka waktu 125 hari kalender kerja.
Proyek tersebut kini terbengkalai setelah Pejabat Pembuat Komitmen [PPK] melakukan pemutusan kontrak dengan PT Bragas.
Mad Qurais, PPK proyek itu yang berbicara kepada Floresa pada 22 April berkata pemutusan kontrak terjadi karena perusahaan itu tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, kendati masa kerja telah diperpanjang selama 90 hari.
Proyek itu ditargetkan selesai pada 31 Desember 2023, namun, kata dia, PT Bragas tidak menunjukkan perkembangan yang berarti meski pengerjaan diperpanjang sampai 31 Maret.
“Saat ini dalam proses surat menyurat ke Direktorat Jenderal Bina Marga agar bisa melanjutkan pekerjaan,” kata Mad.
“Kami masih menunggu informasi dari pusat sebab sisa anggarannya dikembalikan ke negara,” tambahnya.
Menurut Kepala Desa Waning, Alosius Palfon, PT Bragas hanya mampu mengerjakan “penggusuran jalan dengan lebar 12 meter yang dimulai dari stasiun nol baru sampai di stasiun 5.000 meter.”
Stasiun nol atau titik star pengerjaan ada di Kampung Pateng, Desa Pateng Lesuh, sedangkan stasiun 5.000 meter ada di Kampung Sumar, Desa Tehong.
Kontraktor, kata Alosius, juga hanya menyelesaikan penyebaran agregat tahap pertama sepanjang 5.000 meter dan hotmiks sepanjang 500 meter.
Sementara itu, Kepala Desa Tehong, Falens Jeheong, berkata “mulai Desember 2023 pengerjaannya belum apa-apa, bahkan saat ini sudah tidak ada kegiatan lagi.”
Pengerjaan proyek itu di wilayah desanya baru sebatas agregat, sedangkan hotmiksnya baru 70 meter dan baru sampai di Kampung Bilas, Desa Waning.
“Pengerjaannya belum sampai di Kampung Sumar. Jarak Kampung Sumar dan Bilas adalah empat kilometer,” katanya kepada Floresa.
Molor di Mana-Mana
Cerita tentang proyek mangkrak di Ndoso ini menambah daftar proyek bermasalah yang didanai oleh APBN di Manggarai Barat.
Proyek rehabilitasi di daerah irigasi induk di Wae Kanta dan sub-daerah irigasinya di Wae Sesap – keduanya di Kecamatan Lembor, serta daerah irigasi induk Wae Cewo di Kecamatan Lembor Selatan juga molor, meski telah jatuh tempo.
Rehabilitasi irigasi Wae Sesap mulai dikerjakan pada Juli 2023 dan ditargetkan selesai selambat-lambatnya pada November 2023, sementara rehabilitasi Wae Kanta dan Wae Cewo bertenggat waktu 29 Desember 2023, sesudah mulai dikerjakan pada Mei 2023.
Proyek ini dikerjakan PT. Ananta Raya Perkasa, kontraktor berbasis di Makassar.
Menurut data yang diakses Floresa dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik [LPSE] Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pagu anggaran proyek itu Rp28.500.000.000 dengan nilai kontrak Rp18.187.579.295,58.
JS, seorang warga Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor berkata proyek itu memang mulai dikerjakan pada April 2023, tetapi “ternyata sebatas pengangkutan material.”
Pengiriman material berlangsung hingga Juni 2023, sementara pembangunan strukturnya baru bermula sebulan kemudian, katanya.
Hal yang sama terjadi dalam proyek rehabilitasi Sub Daerah Irigasi Wae Mese yang berlokasi di empat desa di Kecamatan Komodo, yakni Nggorang, Watu Nggelek, Compang Longgo, dan Golo Bilas.
Rofinus Rin, seorang warga Desa Nggorang yang berbicara kepada Floresa pada 17 Januari berkata proyek itu mulai dikerjakan pada Maret 2023 dan ditargetkan selesai akhir Desember 2023.
Berpagu Rp24,8 miliar, pengerjaannya di bawah tanggung jawab PT Tunas Tehnik Sejati, kontraktor berbasis di Makassar.
Yang kemudian terjadi, kata Rofinus, “para pekerja lalai sehingga proyek itu mandek.”
Ia berkata, para pekerja yang pernah berkomunikasi dengannya beralasan pengerjaan macet karena “faktor cuaca.”
Andris Kido Dena, Kepala Cabang PT Tunas Tehnik Sejati mengaku molornya pengerjaan irigasi tersebut karena lambatnya proses tutup air irigasi yang baru dilakukan pada Juni 2023 sehingga pengerjaannya hanya 180 hari kerja.
Padahal, kata dia, di dalam kontrak yang ditandatangani pada Februari 2023, pengerjaan proyek irigasi Wae Mese memakan waktu selama 300 hari kerja.
“Kemarin itu pengerjaannya sisa lebih dari tiga persen. Kami optimistis akhir bulan ini selesai,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, volume pengerjaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi itu sepanjang 14 kilometer, dimulai dari titik bendungan Wae Mese hingga ke Kampung Nanga Nae.
Andris mengklaim “yang kami selesaikan sekarang Kampung Marombok, sedangkan yang masih tersisa adalah pemasangan beton di samping jalan di Watu Langkas serta penambahan konstruksi di bendungan.”
Ia tidak memerinci penambahan konstruksi yang dimaksud.
Ia mengklaim, selama proyek berjalan, mereka dihadapkan pada berbagai “kendala teknis hingga tekanan dari warga,” meski tidak memberi penjelasan rinci terkait kendala dimaksud.
Meski demikian, kata dia, ia berjanji proyek tersebut akan selesai dikerjakan pada akhir Januari.
Rofinus yang kembali berbicara kepada Floresa mengatakan pengerjaan irigasi itu tuntas pada awal Februari dan “saat itu air kembali dibuka.”
Namun, kata dia, “saluran irigasi yang baru dibangun itu sudah mulai rusak karena pengerjaannya mengabaikan kualitas.”
“Kualitas pekerjaan dari perusahaan itu tidak baik. Pengawasannya juga tidak baik,” katanya pada 28 Februari.
Periksa Balai Lelang
Yosef Sampurna Nggarang berkata, hulu dari beberapa “proyek nasional yang bermasalah” di Manggarai Barat adalah BP2JK atau Balai Lelang yang kemudian berimbas ke Balai Fisik yang menjadi pelaksana.
Karena itu, kata dia, ia berharap Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung menginvestigasi dan memeriksa Balai Lelang di NTT terkait proyek yang didanai APBN.
“Dasarnya bahwa beberapa hasil pelelangan itu, perusahaan yang dimenangkan bermasalah. Karena hasil kerja di lapangan itu, perusahaan-perusahaan yang dimenangkan ini tidak memenuhi harapan. Jadi, mungkin ada nepotisme,” katanya.
Ia berkata, pada 2023 proyek nasional di NTT berjumlah 29 paket, tetapi hanya delapan yang tuntas, dua di antaranya selesai tepat waktu.
Dalam catatannya, kata dia, hanya ada satu paket proyek di Manggarai Barat yang selesai tepat waktu dan berkualitas yakni pengerjaan jalan di Kenari, Desa Warloka, Kecamatan Komodo yang dikerjakan kontraktor lokal.
“Rata-rata proyek yang bermasalah itu kontraktor pelaksananya dari luar semua. Saya minta ke pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian PUPR dan Balai Lelang, harus belajar dari kegagalan-kegagalan ini,” katanya.
Yos berkata alih-alih memenangkan perusahaan dari luar daerah, Balai Lelang semestinya memenangkan perusahaan-perusahaan lokal karena “mereka sudah teruji.”
Kinerja kontraktor-kontraktor lokal, kata dia, lebih bagus dari perusahaan-perusahaan asal Makassar itu dan “mereka juga sudah biasa mengerjakan proyek yang didanai APBN dan kualitasnya bagus.”
“Kenapa perusahaan-perusahaan di Flores tidak mengelola proyek di daerah sendiri? Masa dua atau tiga perusahaan di Flores tidak ada yang bisa? Ada apa sebenarnya?,” ungkapnya.
Ia berkata, pemeriksaan terhadap Balai Lelang perlu dilakukan supaya persoalan proyek tidak hanya ditimpakan kepada Balai Pelaksana yang sebetulnya hanya bertugas mengawal pemenang tender.
Lebih dari itu, kata dia, pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan anggaran yang bersumber dari pajak harus dinikmati oleh rakyat.
“Kedepannya Balai Lelang juga harus benar-benar clear, tidak asal tunjuk pemenang. Jangan ada lagi nepotisme atau apapun di situ,” katanya.
Sementara itu Marselinus Jeramun, Wakil Ketua DPRD Manggarai Barat meminta pemerintah segera memeriksa “para kontraktor nakal” di kabupaten itu.
Akibat ulah mereka, katanya, kualitas jalan di wilayah Manggarai Barat jauh dari harapan.
“Kontraktornya tidak serius. Kualitas jalan tersebut sangat jelek. Kemungkinan karena material dan alat-alat penunjang pekerjaan tidak sesuai dengan spek yang disyaratkan dalam dokumen tender,” katanya.
Ia juga berharap “penegak hukum proaktif memproses kontraktor ketika terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.”
Editor: Ryan Dagur
