Niko Martin, politisi PDI Perjuangan di Matim mengatakan, apa yang disampaikan Sekda Ola Beda tidak masuk akal, karena SKPD adalah juga bagian dari Pemda Matim.
Walau begitu, kata dia, yang jelas, Beda sendiri sudah mengakui adanya utang.
Namun, yang aneh, kata dia, adalah Bupati Tote, karena sebelumnya dalam rapat paripurna di DPRD Matim, 19 November 2015 lalu, Tote sudah mengakui hal itu, dalam pernyataan tertulis yang ia bacakan.
Bunyinya, kata dia, “Terkait utang beberapa SKPD lingkup pemerintah kabupaten Manggarai Timur senilai Rp 1.200.000.000 akan menjadi perhatian pemerintah”.
“Saya juga merasa heran ketika Sekda omongnya lain, bupati omongnya lain,” kata Niko.
Niko menjelaskan, institusi pemerintah merupakan kumpulan berbagai SKPD.
Sesuai isi surat Toko Kembang-Borong yang didalamnya menyentil tentang SKPD, maka, kata dia, erat kaitannya dengan APBD.
“Sekda itu kan ketua tim anggaran daerah. Itu berarti seluruh proses pengelolaan keuangan daerah beliau harus tahu. Tidak bisa seperti Pilatus cuci tangan. Begitu juga Bupati Tote,” tegas Niko dengan sinis. (Ardy Abba/ARL/Floresa)
