“Kita sekarang tuntut ruang publik di atas ruang pribadi,” katanya.
Dalam sesi dialong, Romo Marthen Chen Pr dari Keuskupan Ruteng yang diberi kesempatan pertama berbicara mempertanyakan apa yang dimaksud Lebu Raya sebagai aset yang tidur.
Ia juga mengkritik klaim kepemilikan Pantai Pede, yang disebut sebagai aset pribadi. Kata Romo Marthen, pantai itu adalah aset milik pemerintah yang dikelolah demi kepentingan banyak orang.
Menurutnya, tidak ada aset yang tertidur. Selama ini, Pantai Pede sudah bermanfaat bagi puluhan ribu orang tiap tahun. “Apakah aset ini tidur kalau puluhan orang datang ke Pede menikmati dan memperoleh keuntungan jasmani dan rohani?,” katanya.
Menurutnya, selama ini warga dari Mabar maupun dari luar Mabar biasa datang ke Pantai Pede setiap Minggu bahkan setiap hari, juga pada saat lebaran, natal dan tahun baru.
Karena itu, ia berterima kasih kepada pemerintah bahwa selama ini pantai itu sudah dimanfaatkan sebagai ruang publik yang bebas akses dan membawa manfaat yang besar.
Yang perlu dilakukan ke depan, lanjutnya, adalah pengelolahan yang baik, misalnya dengan memberdayakan masyarakat lokal dan investor lokal untuk menata pantai itu.
Tujuannya, agar bisa menggerakkan ekonomi masyarakat kecil. “Tidak usah diberikan kepada PT. SIM,” kata Romo Marthen.
Sementara itu, penanya lain yakni perwakilan PMKRI dan Gemas P2 tetap mempertanyakan soal pola pengelolaan pantai itu versi Lebu Raya. Sylvester Deni misalnya, meminta gubernur menjelaskan secara detail grand design penataan Pede.
Permintaan tersebut bukan tanpa dasar. Menurutnya, pertemuan itu adalah hasil rekomendasi dari pertemuan di Badan Lingkungan Hidup Darah (BLHD) beberapa waktu lalu dan terdapat sejumlah kecatatan dalam dokumen yang perlu diklarifikasi secara jelas.
Akan tetapi, gubernur enggan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Ia berdalih, “Mohon maaf, saya tidak bisa jelaskan detailnya. Saya pada tataran kebijakan. Bangunkan hotel dan tetap menjaga akses. Design-nya bagaimana, nanti kita bicarakan secara teknis.”
