Untuk diketahui, pertemuan dari BLHD awal Februari lalu menghasilkan berbagai poin, di antaranya, dokumen PT SIM sudah kedaluwarsa dan ada ketidakjelasan luas tanah antara di sertifikat dan di MoU antara pihak provinsi dengan PT. SIM. Kemudian, kelompok masyarakat menolak dengan berbagai pertimbangan sosial, ekologis, dan ekonomi.
Alih-alih menjawab semua pertanyaan itu, Lebu Raya mengatakan, “Saya tidak mengklaim itu milik saya. Saya diberi mandat untuk memimpin daerah ini. mengelolahnya, mengoptimalkan untuk kepentingan daerah. Tidak untuk kepentingan saya.”
Dalam pertemuan tersebut, Lebu Raya dan Dula tidak meminta pertanggungjawabkan BLHD terkait pertemuan yang sudah berlangsung awal Februari lalu.
Meski hadir dalam pertemuan, kelompok BLH, Dinas Pariwisata, dan Bappeda tidak dimintai pendapat.
Setelah sesi pertama itu, Dula ingin mengakhiri pertemuan. Katanya, “Waktu kita terbatas, pak gubernur ada kegiatan lain.”
Lagi-lagi kontan reaksi bermunculan dari para hadirin. “Kami juga ada kegiatan lain,” teriak mereka. Yang lain menimpali, “Kami sudah datang dari jauh.”
Diskusi pun berlanjut. Kesempatan dibatasi hanya untuk dua orang lagi yakni Romo Robert Pelita Pr, Vikep Labuan Bajo dan dan Ferry Adu.
Suasana sempat gaduh lantaran beberapa elemen masyarakat lain tidak puas. Tidak semua perwakilan elemen diberikan kesempatan berbicara.
Apalagi, Dula terus-menerus berusaha mengakhiri pertemuan. Ketika Romo Robert ingin menyampaikan pendapatnya, Dula menyela sebentar.
“Kalau bisa singkat-singkat, karena gubernur mau berangkat ini,” kata Dula. Romo Robert membacakan sejumlah sikap penolakan.
