Floresa.co – Yayasan Pendidikan Khatolik Arnoldus [Yapenkar] Kupang yang disebut ikut mendapat aliran dana hasil korupsi proyek BTS 4G lewat eks Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard Plate menyatakan prihatin dan siap mengambil langkah lebih lanjut yang diperlukan.
Lembaga itu mengakui menerima dana Rp500 juta tersebut dari Johnny pada Maret 2022.
“Kami prihatin mengetahui informasi tentang kemungkinan dana tersebut bukan bersumber dari dana pribadi Bapak Johnny G. Plate,” tulis P. Yulius Dasinto, SVD, Ketua Yapenkar dalam sebuah pernyataan resmi pada Rabu, 28 Juni.
Senada dengan pernyataan dari pimpinan Universitas Katolik Widya Mandira – yang bernaung di bawah Yayasan itu -, mereka menyatakan bersedia mengembalikan dana tersebut jika memang merupakan hasil korupsi.
Pastor Yulius juga menyatakan bersedia untuk diambil keterangan oleh penegak hukum, “bila diperlukan.”
Pastor Yulius menjelaskan sumbangan itu diberikan setelah Johnny yang saat itu masih menjabat Menteri Kominfo, menghadiri undangan Yapenkar pada 23 Februari 2022.
Konteks pemberian sumbangan, lanjutnya, Johnny diundang dalam kapasitasnya sebagai menteri untuk meresmikan Gedung Rektorat dan Aula St. Maria Immaculata Universitas Katolik Widya Mandira di Kampus Penfui Kupang.
“Dana tersebut di atas disampaikan sebagai sumbangan pribadi dan spontan oleh Bapak Johnny G. Plate pada akhir sambutan peresmian gedung-gedung tersebut, sebagai kontribusi untuk pengembangan peralatan dan sistem Teknologi Informasi di Universitas Katolik Widya Mandira,” katanya.
Pernyataan Pastor Yulius senada dengan yang disampaikan Pastor Philipus Tule, SVD, Rektor Universitas Widya Mandira kepada Floresa sebelumnya.
Pastor Yulius, yang juga mantan rektor Universitas Widya Mandira menyebut, pernyataan publik itu mereka sampaikan “menanggapi pemberitaan di media dan banyak pertanyaan langsung kepada kami tentang aliran dana korupsi proyek BTS 4G.”
Informasi aliran dana itu terungkap dalam dakwaan terhadap Johnny saat sidang pada Selasa, 27 Juni 2023 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.
Penerima dana hasil korupsi itu, menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum [JPU], termasuk lembaga Gereja Katolik, antara lain Keuskupan Agung Kupang, Yapenkar dan Gereja Masehi Injili di Timor [GMIT] Kupang.
Keuskupan Agung Kupang juga menerima dana itu pada Maret 2022 senilai satu miliar rupiah, sementara GMIT pada Juni 2021 senilai Rp250 juta rupiah.
Sejauh ini, baru pihak Yapenkar yang telah merespons resmi informasi tersebut.
Floresa mencoba mengonfirmasi kepad imam di Keuskupan Agung Kupang, termasuk Romo Kornelis Usboko, Pr namun hingga kini belum direspons.Pendeta Emi Suhertin dari GMIT Kupang juga demikian. Keduanya belum membalas pesan WhatsApp yang dikirim Floresa, hanya membacanya.
Sesuai dakwaan, dana yang disumbangkan Johnny ke lembaga Gereja itu diperoleh dari Anang Achmad Latif, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), yang menangani proyek BTS 4G. Anang disebut mengirimkan uang tersebut kepada Johnny dalam beberapa tahap.
Selain lembaga Gereja Katolik, Johnny juga didakwa memberikan dana senilai Rp200 juta kepada korban bencana banjir di Kabupaten Flores Timur pada April 2021.
Dalam kasus ini, Johnny yang ditahan sejak awal Mei, didakwa memperkaya diri hingga Rp17,8 miliar.
Sementara secara keseluruhan, korupsi dalam kasus ini merugikan negara sebesar Rp8 triliun, dari total nilai proyek Rp10 triliun.
Dalam sidang, Johnny membantah dakwaan dan berjanji akan membuktikannya dalam eksepsi.
Proyek BTS 4G sebetulnya menargetkan 7.904 titik blank atau yang dianggap belum memiliki jaringan internet demi mewujudkan pemerataan akses internet untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama di wilayah tertinggal, seperti NTT. Namun, banyak infrastruktur proyek tersebut yang kemudian mubazir.
Sebuah laporan yang dirilis Floresa pada Januari mengungkap bagaimana warga di wilayah pedalaman Pulau Flores justru kesal dengan keberadaan menara pemancar BTS karena malah membuat mereka susah mengakses internet.
Johny, seorang Katolik, dikenal sebagai salah satu donator lembaga-lembaga Gereja di NTT.
Ia pernah mengenyam pendidikan di Seminari Pius XII Kisol di Kabupaten Manggarai Timur, sekolah menengah SMP-SMA yang bernaung di bawah Keuskupan Ruteng.
Seminari itu juga merupakan salah satu lokasi pilot project 3T – untuk pengadaan jaringan internet cepat – di di wilayah Manggarai Raya. Ia mengunjungi seminari itu pada pada 2019 dengan helikopter. Ia mengklaim kecepatan internet di lembaga itu yang mencapai 8 MB/detik sebagai simbol pusat perhatian presiden terhadap pengembangan sumber daya manusia.
