Tag: NTT

PLN Sebut Eksekusi Geothermal Poco Leok Taruhan Komitmen KTT G20, Warga Tetap Tolak dan Minta Jaminan Aman dari Bencana

Menurut PT PLN, proyek-proyek geothermal di berbagai daerah di Flores adalah bagian dari transisi menuju energi baru dan terbarukan, yang seharusnya didukung. Namun warga terus mempertanyakan jaminan terhadap masa depan mereka, andai muncul masalah yang mengancam hidup mereka.

Kendati Banyak Jalan Kabupaten Tidak Terurus, Pemerintah Kabupaten Manggarai Ingin Ambil Alih Jalan Provinsi di Reok Barat

Di sejumlah tempat di Kabupaten Manggarai, masih terdapat ruas jalan, baik milik provinsi maupun kabupaten, yang rusak. Warga setempat telah melakukan beragam upaya untuk mendapat perhatian pemerintah.

Pemprov NTT Siapkan Rp 3 Miliar untuk Perbaiki Jalan Rusak yang Sudah Ditanami Pisang oleh Warga

Anggaran yang dialokasikan melalui APBD tahun 2023 itu hanya untuk memperbaiki beberapa bagian jalan yang kondisinya rusak parah.

Kecewa Karena Belasan Tahun Dibiarkan Rusak Parah, Warga Tanam Pisang di Jalan Provinsi NTT

"Sudah belasan tahun pemerintah tidak pernah memperhatikan jalan ini. Saat ini masyarakat mengambil keputusan, lebih baik jalan raya ini dijadikan kebun untuk tanaman jangka panjang," kata seorang warga.

Gubernur NTT Harus Buka Ruang Dialog dengan Warga Besipae

"Menggusur rumah-rumah warga Besipae tanpa melihat kebutuhan mereka tentu merupakan sebuah bentuk kekejaman. Selain itu, pengerahan aparat bersenjata tak lain merupakan cerminan watak premanisme dan totaliter penguasa terhadap rakyat."

Warga Menang Lawan Tambang, Masih Berjuang Lawan Proyek Lain yang Ancam Ruang Hidup

Sementara warga di Kabupaten Manggarai Timur mencetak sejarah dengan memenangi gugatan kasasi di Mahkamah Agung [MA] melawan pemerintah terkait penerbitan izin tambang, di sejumlah tempat di NTT kelompok warga masih terus berjuang mempertahankan ruang hidup mereka berhadapan dengan berbagai upaya pemerintah meloloskan kebijakan yang dianggap akan membawa petaka bagi masa depan mereka. Ini adalah inti sari dari beberapa topik yang menjadi fokus liputan Floresa.co selama bulan Oktober 2022.

Klaim Pemprov NTT Atas Hutan Adat Pubabu, Menafikan Konflik yang Belum Selesai dengan Warga Besipae

Tidak berusaha menemukan solusi yang manusiawi atas polemik hutan adat Pubabu yang telah berlangsung selama beberapa dekade, Pemprov NTT lebih memilih cara represif merespons protes warga adat Besipae

Rio Senta: Pegawai Dinas PUPR yang Jaga Rujab Bupati, Pernah Akui Jalankan Misi Khusus

Mantan tim sukses bupati dan wakil bupati saat Pilkada 2020 ini diduga memiliki peran mengatur pungutan fee proyek yang menyeret nama istri bupati

Polemik Kenaikan Tarif Masuk: Ke mana Arah Pengelolaan Taman Nasional Komodo?

Jika pemerintah memang punya maksud serius untuk konservasi dengan membatasi kunjungan wisata [mass tourism], tetap ada jalan lain, misalnya mengatur lalu lintas wisata secara terjadwal. Kebijakan-kebijakan seperti ini seharusnya tertuang dalam Integrated Tourism Master Plan [ITMP]. Sayangnya, ambisi mengambil untung menutup mata pemerintah dalam pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab pada aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.

Fungsionaris Adat Nggorang Minta Pengelolaan Tanah Kerangan Tetap Perhatikan Kepentingan Publik

Floresa.co - Status tanah seluas 30 hektar milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang sempat diklaim oleh berbagai pihak akhirnya kembali kepada kabupaten tersebut....

Bupati Manggarai Barat: Di Wae Sano Akan Dikembangkan Pariwisata Partisipatif

Floresa.co - Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi menjanjikan bahwa Desa Wae Sano, Kecamatan Sanonggoang akan menjadi lokasi pengembangan pariwisata. Pernyataan itu ia sampaikan Jumat pekan...

Warga Wae Sano Minta Bank Dunia Hentikan Pendanaan Proyek Geothermal

Floresa.co - Warga Wae Sano di Kabupaten Manggarai Barat meminta Bank Dunia menghentikan pendanaan untuk proyek geothermal yang mengancam kampung mereka. Permintaan itu mereka sampaikan...

Meski Warga Tetap Tolak, Pemerintah Ngotot Proyek Geothermal Wae Sano Dieksekusi Awal Tahun 2022  

Berbagai macam upaya telah dilakukan warga Wae Sano untuk menolak proyek itu, setidaknya sejak 2018 lalu. Diskusi, demonstrasi, menggelar rapat dengar pendapat dengan DPRD bahkan mengirimkan surat kepada Bank Dunia, semuanya sudah dilakukan. Pasalnya, mereka tidak pernah memberikan persetujuan agar para pemilik kepentingan di balik proyek boleh melanjutkan tahapan eksplorasi.

Selain dengan Kementerian ESDM, Keuskupan Ruteng juga Teken MoU dengan Kemenpar dan Pemda Mabar Terkait Pembangunan Pariwisata

MoU dengan Kemenpar dan Pemda Mabar merupakan kedua yang diteken oleh Keuskupan Ruteng setelah sebelumnya dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM] terkait dengan proyek Geothermal Wae Sano, Mabar.

- A word from our sponsors -

spot_img

Follow us

BerandaTOPIKNTT