Tag: NTT

Kapolda NTT Minta Maaf Setelah Polres Mabar Tuding Wartawan Sebar Hoaks

Para wartawan menyebut permintaan maaf Kapolda NTT membuktikan bahwa mereka tidak menyebarkan hoaks saat menulis berita terkait pemukul seorang anggota polisi oleh Kapolres Mabar

Polisi Pakai UU TPKS Tangani Dugaan Pelecehan Seksual di SMK Negeri di Manggarai, NTT

Pasal yang digunakan adalah pasal 6 huruf a yang mengatur pelecehan seksual fisik.

Kebun Hidroponik yang Dibangun BPO-LBF: Digadang-gadang Bisa Pasok Sayur untuk Labuan Bajo, Kini Tidak Lagi Terurus

Proyek kebun hidroponik ini menambah deretan proyek pemerintah di Labuan Bajo yang mubazir.

Komnas Perempuan Desak Polisi Serius Tangani Laporan Pelecehan Seksual Belasan Siswi SMK di Manggarai

Selain menggunakan Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, polisi juga diminta menggunakan UU Perlindungan Anak yang di dalamnya mengatur pemberatan 1/3 untuk sanksi bagi pelaku yang harusnya melindungi tapi justru melakukan kekerasan terhadap anak.

Dukungan Mengalir untuk Siswi SMK di Manggarai, NTT yang Berani Lapor Pelecehan Seksual oleh Guru Mereka

"Kesadaran melapor kejadian pelecehan seksual bagi korban, terutama kelompok perempuan yang diasosiasikan sebagai kelas kedua di lingkungan patriarkal seperti di Flores, mestinya terus didorong."

Klaim Laiskodat Tidak Ikut Pilgub Lagi Muncul di Tengah Berbagai Kontroversi Kebijakannya

Laiskodat sedang menjadi sorotan dalam beberapa waktu terkakhir terkait dengan berbagai keputusannya yang memicu perlawanan warga.

PLN Sebut Eksekusi Geothermal Poco Leok Taruhan Komitmen KTT G20, Warga Tetap Tolak dan Minta Jaminan Aman dari Bencana

Menurut PT PLN, proyek-proyek geothermal di berbagai daerah di Flores adalah bagian dari transisi menuju energi baru dan terbarukan, yang seharusnya didukung. Namun warga terus mempertanyakan jaminan terhadap masa depan mereka, andai muncul masalah yang mengancam hidup mereka.

Kendati Banyak Jalan Kabupaten Tidak Terurus, Pemerintah Kabupaten Manggarai Ingin Ambil Alih Jalan Provinsi di Reok Barat

Di sejumlah tempat di Kabupaten Manggarai, masih terdapat ruas jalan, baik milik provinsi maupun kabupaten, yang rusak. Warga setempat telah melakukan beragam upaya untuk mendapat perhatian pemerintah.

Pemprov NTT Siapkan Rp 3 Miliar untuk Perbaiki Jalan Rusak yang Sudah Ditanami Pisang oleh Warga

Anggaran yang dialokasikan melalui APBD tahun 2023 itu hanya untuk memperbaiki beberapa bagian jalan yang kondisinya rusak parah.

Kecewa Karena Belasan Tahun Dibiarkan Rusak Parah, Warga Tanam Pisang di Jalan Provinsi NTT

"Sudah belasan tahun pemerintah tidak pernah memperhatikan jalan ini. Saat ini masyarakat mengambil keputusan, lebih baik jalan raya ini dijadikan kebun untuk tanaman jangka panjang," kata seorang warga.

Gubernur NTT Harus Buka Ruang Dialog dengan Warga Besipae

"Menggusur rumah-rumah warga Besipae tanpa melihat kebutuhan mereka tentu merupakan sebuah bentuk kekejaman. Selain itu, pengerahan aparat bersenjata tak lain merupakan cerminan watak premanisme dan totaliter penguasa terhadap rakyat."

Warga Menang Lawan Tambang, Masih Berjuang Lawan Proyek Lain yang Ancam Ruang Hidup

Sementara warga di Kabupaten Manggarai Timur mencetak sejarah dengan memenangi gugatan kasasi di Mahkamah Agung [MA] melawan pemerintah terkait penerbitan izin tambang, di sejumlah tempat di NTT kelompok warga masih terus berjuang mempertahankan ruang hidup mereka berhadapan dengan berbagai upaya pemerintah meloloskan kebijakan yang dianggap akan membawa petaka bagi masa depan mereka. Ini adalah inti sari dari beberapa topik yang menjadi fokus liputan Floresa.co selama bulan Oktober 2022.

Klaim Pemprov NTT Atas Hutan Adat Pubabu, Menafikan Konflik yang Belum Selesai dengan Warga Besipae

Tidak berusaha menemukan solusi yang manusiawi atas polemik hutan adat Pubabu yang telah berlangsung selama beberapa dekade, Pemprov NTT lebih memilih cara represif merespons protes warga adat Besipae

Rio Senta: Pegawai Dinas PUPR yang Jaga Rujab Bupati, Pernah Akui Jalankan Misi Khusus

Mantan tim sukses bupati dan wakil bupati saat Pilkada 2020 ini diduga memiliki peran mengatur pungutan fee proyek yang menyeret nama istri bupati

Follow us

BerandaTOPIKNTT