Di tengah upaya pemerintah pusat mempromosikan investasi 800 miliar rupiah untuk kawasan bisnis pariwisata di Hutan Bowosie, sejumlah pihak mengingatkan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memperhitungkan kepentingan pihak-pihak sekaligus menjadi semacam investasi masalah yang akan lebih pelik ke depan.
Sejak diperkenalkan pada 2018, proyek pariwisata di Hutan Bowosie menuai kritikan dari warga dan berbagai pegiat masyarakat sipil di Labuan Bajo, selain karena memberi karpet merah bagi para investor, kebijakan itu juga mengabaikan konflik agraria dengan warga lokal dan ancaman krisis ekologi.
“Pariwisata berkelanjutan kelas dunia yang berkualitas tinggi di jantung Flores,” demikian julukan BPO-LBF untuk lahan seluas 400 hektar yang dikuasainya di Hutan Bowosie, meminggirkan soal yang masih belum selesai; konflik lahan dengan warga, juga kecemasan ancaman krisis ekologi bagi Labuan Bajo.
Kawasan Hutan Bowosie yang menjadi penyangga kota Labuan Bajo ‘direbut’ banyak pihak, termasuk oleh Serikat Petani Indonesia. Ada ancaman masalah ekologi dan konflik yang menjadi bom waktu bagi kota pariwisata super-premium di ujung barat Pulau Flores itu.
"Membaca kasus Racang Buka, kita dapat menarik benang merah antara dominasi negara neoliberal dan penghancuran ruang hidup warga. Maraknya investasi sektor privat menunjukkan bahwa negara tidak lagi menjadi wadah penjamin kesejahteraan, tetapi malah menjadi racun bagi hidup warganya."
Floresa.co - Kasat Intel Polres Mabar, Markus Frederiko menemui warga Komunitas Racang Buka yang menghadang upaya penggusuran lahan oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo...
Floresa.co – Organisasi nasional yang mengadvokasi masalah agaria - Konsorsium Pembaruan Agraria - mendesak Presiden Joko Widodo mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di...
Yosef Sampurna Nggarang berpandangan bahwa Badan Pelaksana Otoritatif Labuan Bajo Flores (BPO)-LBF lebih memberi kesan menjadi bagian dari oligarki yang ingin mengusai bisnis pariwisata di Labuan Bajo, dibanding berjuang agar mayoritas warga, terutama warga lokal bisa hidup dari pariwisata yang sudah mendunia itu dan kini dilabeli pariwisata super premium.
Kebun jati milik warga ini digusur untuk pembukaan jalan ke area 400 hektar di Hutan Bowosie, yang akan dikembangkan menjadi kawasan bisnis pariwisata, bagian dari proyek strategis nasional.
Dikawal aparat keamanan TNI dan Polri, pembukaan jalan ke Kawasan Hutan Bowosie dimulai. Langkah ini dilakukan di tengah persoalan yang belum usai, terkait konflik lahan dengan warga.
Floresa.co – Masyarakat adat di Kampung Lancang, Kabupaten Manggarai Barat menegaskan sikap untuk tetap mempertahankan lahan mereka yang diklaim pemerintah dan diserahkan ke Badan...
Bahaya kerusakan lingkungan yang mengancam kota Labuan Bajo dan masalah lahan yang belum tuntas dengan warga lokal, dua isu krusial yang dianggap kelompok sipil diabaikan BOP-LBF dalam proyek alih fungsi 400 hektar Hutan Bowosie.
Desakan itu diutarakan warga Desa Gorontalo karena BPO-LBF turut mengklaim wilayah APL Bowosie yang sudah menjadi pemukiman dan lahan pertanian mereka. Wilayah itu, oleh BPO-LBF rencananya akan dijadikan destinasi wisata ekslusif. Bahkan lembaga yang dipimpin Shana Fatina itu berani menanam pilar tanpa berkoordinasi dengan mereka.
