Tag: Hutan Bowosie

“Di mana peran Gereja di tengah perjuangan kami?”

Selain menggusur kawasan hutan, proyek Parapuar juga masih menyisakan persoalan dengan kelompok warga yang memprotes penguasaan lahan oleh BPO-LBF

Pernyataan Jokowi dinilai tidak sinkron dengan kebijakannya yang justeru mengalihfungsikan hutan yang diserahkan kepada Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Flores, mengabaikan protes warga

Penguasaan ratusan hektar Hutan Bowosie itu juga dilakukan di tengah konflik yang belum selesai dengan warga.

Kasus korupsi ini dinilai menimbulkan kerugian negara Rp10,59 miliar. Para tersangka langsung ditahan.

Pernyataan itu dinilai bertentangan dengan apa yang dilakukan BPO-LBF

Banjir pada 4 April itu terjadi setelah pemerintah mulai mengerjakan beberapa proyek pariwisata di lokasi Hutan Bowosie yang telah dialihfungsikan menjadi kawasan bukan hutan untuk bisnis wisata lewat Peraturan yang dibuat Presiden Joko Widodo pada 2018. Ini merupakan kawasan karts dan hutan penyangga kota Labuan Bajo

Sementara Kejaksaan sedang melakukan investigasi, kondisi sejumlah fasilitas di wilayah proyek yang berada di kawasan Hutan Bowosie itu sudah rusak.

Sejak awal, proyek dengan anggaran 42 miliar rupiah ini yang berada di Hutan Bowosie, penyangga kota Labuan Bajo diprotes publik karena membabat puluhan hektar wilayah hutan.

Di tengah upaya pemerintah pusat mempromosikan investasi 800 miliar rupiah untuk  kawasan bisnis pariwisata di Hutan Bowosie, sejumlah pihak mengingatkan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memperhitungkan kepentingan pihak-pihak sekaligus menjadi semacam investasi masalah yang akan lebih pelik ke depan.

Sejak diperkenalkan pada 2018, proyek pariwisata di Hutan Bowosie menuai kritikan dari warga dan berbagai pegiat masyarakat sipil di Labuan Bajo, selain karena memberi karpet merah bagi para investor, kebijakan itu juga mengabaikan konflik agraria dengan warga lokal dan ancaman krisis ekologi.

“Pariwisata berkelanjutan kelas dunia yang berkualitas tinggi di jantung Flores,” demikian julukan BPO-LBF untuk lahan seluas 400 hektar yang dikuasainya di Hutan Bowosie, meminggirkan soal yang masih belum selesai; konflik lahan dengan warga, juga kecemasan ancaman krisis ekologi bagi Labuan Bajo.

Kawasan Hutan Bowosie yang menjadi penyangga kota Labuan Bajo ‘direbut’ banyak pihak, termasuk oleh Serikat Petani Indonesia. Ada ancaman masalah ekologi dan konflik yang menjadi bom waktu bagi kota pariwisata super-premium di ujung barat Pulau Flores itu.

"Membaca kasus Racang Buka, kita dapat menarik benang merah antara dominasi negara neoliberal dan penghancuran ruang hidup warga. Maraknya investasi sektor privat menunjukkan bahwa negara tidak lagi menjadi wadah penjamin kesejahteraan, tetapi malah menjadi racun bagi hidup warganya."